Korupsi Jadi Isu Sentral

”Penting diingat, Amerika Serikat saja butuh waktu hingga 100 tahun untuk mendapatkan demokrasi yang ideal. Bagaimana dengan Indonesia? Inilah usaha yang harus kita lakukan bersama-sama.”

Turunan Gulo

Aktivis 98

Turunan menilai, soal korupsi akan menjadi isu sentral karena keterbukaan media. Sejauh ini, penanganan korupsi jauh lebih baik, tetapi memang tidak memuaskan banyak pihak. Yang pasti, kata Turunan, pada zaman Orde Baru juga sudah ada korupsi. Artinya, cita-cita reformasi itu belum sepenuhnya terwujud sampai sekarang. Tapi yang pasti juga, ada kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. ”Penting diingat, Amerika Serikat saja butuh waktu hingga 100 tahun untuk mendapatkan demokrasi yang ideal. Bagaimana dengan Indonesia? Inilah usaha yang harus kita lakukan bersama-sama,” kata Turunan.

Jadugur menyarankan, ada beberapa sistem yang harus diperbaiki agar reformasi yang dicita-citakan 15 tahun lalu tetap berjalan di rel yang semestinya. Misalnya, terkait pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah. Pemegang kebijakan, kata Jadugur harus melihat betul-betul latar belakang pendidikan calon yang bersangkutan. Tujuannya, agar tidak lahir pemimpin-pemimpin yang mempermainkan pendidikan.

”Hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita lihat sekarang ini, koruptor yang mengkorupsi uang negara hanya dipenjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta. Belum lagi tidap hari besar mendapat remisi. Ini hukum tidak betul lagi, harusnya semua uang yang dikorupsi itu harus dikembalikan, bila perlu dimiskinkan, dan tidak diberi remisi,” kata Jadugur.

Adi Surya menambahkan, untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya perlu sebuah instrumen agar bangunan sistem demokrasi diisi oleh “tukang-tukang” yang berjiwa demokrat pula. Demokrasi Indonesia, kata mahasiswa Pascasarjana FISIP UI ini,  dalam keseharian adalah demokrasi yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

”Proses pembudayaan demokrasi memerlukan aktor-aktoryang offensif pula. Institusi negara dan civil society merupakan aktor-aktor demokrasi dalam proses tersebut. Pengaturan aturan main dalam berdemokrasi memerlukan pemberian sosialisasi nilai-nilai, pengubahannilai-nilai melalui konstitusi sampai penggunaan aparat negara dalam menindakdan turut menjaga iklim demokrasi agar tumbuh sehat,” kata Adi. (Suryono, Truly Okto)

This entry was posted in Fokus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s