Korupsi Justru Merajalela

DOK/ARIFIN AL-ALAMUDIN

DOK/ARIFIN AL-ALAMUDIN

”Banyak pakar yang memberikan saran agar UUD diamandemen. Tetapi oleh pemerintah Orde Baru, saran tersebut dianggap subversif dan melawan pemerintah.” 

Jadugur Gultom

Staf Pengajar FH Unika Santo Thomas Medan

 

///////////////////////////////

”Seringkali, transisi demikian (menuju demokrasi) tidak berakhir dengan happyending, tetapi justru sebaliknya. Banyak contoh menunjukkan bahwa saat transisi baru setengah jalan, lalu menjadi abortif dan gagal.”

Adi Surya Purba

Aktivis GMNI

 

/////////////////////////////

Setelah 15 Tahun Reformasi

“Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada didalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998”

 

Penggalan kalimat di atas adalah kutipan pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, tanggal 21 Mei 1998 tepatnya 15 tahun yang lalu, menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal 21 Mei 1998 menjadi akhir dari rezim Orde Baru pimpinan Soeharto dan berganti menjadi Era Reformasi.

Tak hanya Jakarta, hampir seluruh kota di Indonesia, termasuk Medan, diwarnai dengan aksi demonstrasi menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi hukum, ekonomi, sosial, menghapuskan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan lain-lain. Pada dasarnya, aksi demonstrasi bermuara pada satu tuntutan yakni meminta Soeharto sebagai presiden RI mengundurkan diri.

Sejatinya, mahasiswa Indonesia menjadi salah satu motor gerakan lahirnya reformasi tahun 1998. Harus diakui, perjuangan mahasiswa saat itu tidak mudah. Tekanan Orde Baru yang sangat represif saat itu membuat gerakan mahasiswa harus jatuh bangun. Tetapi tak sedikit pula dukungan yang mengalir kepada mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Mantan Wakil Rektor III Unika Santo Thomas Medan di era 1998, Jadugur Gultom, SH, M.Hum punya catatan terkait gerakan mahasiswa di tahun 1998. Jadugur mengatakan, meskipun Orde Baru beranggapan bahwa gerakan mahasiswa tahun 1998 menentang pemerintah, namun para pimpinan perguruan tinggi khususnya yang menyangkut bidang kemahasiswaan menilai, tuntutan yang disuarakan mahasiswa saat itu sudah benar. Misalnya saja dalam hal kepemimpinan nasional. Tuntutan untuk mengamandemen UUD khususnya yang mengatur kepemimpinan nasional banyak mengalir. Mahasiswa dan rakyat menuntut agar ada pembatasan masa jabatan presiden.

”Banyak pakar yang memberikan saran agar UUD diamandemen. Tetapi oleh pemerintah Orde Baru, saran tersebut dianggap subversif dan melawan pemerintah,” kata Jadugur kepada Veritas Unika, April lalu.

Jadugur mengatakan, para pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan menilai tuntutan mahasiswa dan rakyat benar, maka dibentuklah Forum Pembantu Rektor III Seluruh Indonesia. Sebanyak 65 persen PR III dari seluruh Indonesia datang dan berkumpul di ITB Bandung untuk memback up aspirasi mahasiswa Indonesia akan  kondisi negara. Sebaliknya, pertemuan ini dianggap pemerintah sebagai upaya menentang pemerintah dari dalam kampus,” kata Jadugur.

Sampai Dimana Perjuangan Reformasi?

PADA 15 tahun silam, tonggak perubahan rezim otoritarian menuju demokrasi telah disepakati dengan nama reformasi. Saat itu ada enam tuntutan yang disuarakan rakyat yakni penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi ABRI dan otonomi daerah. Kini, sampai dimana perjalanan perjuangan reformasi tersebut?

Pengamat politik, Adi Surya Purba mengatakan, meminjam penjelasan O’Donnel dan Schmitter (1993), transisi menuju demokrasi selalu penuh ketidakpastian, sama sekali tidak linear dan rasional. Sehingga banyak sekali ketidakpastian soal kemampuan melewati masa ini. ”Seringkali, transisi demikian (menuju demokrasi) tidak berakhir dengan happyending, tetapi justru sebaliknya. Banyak contoh menunjukkan bahwa saat transisi baru setengah jalan, lalu menjadi abortif dan gagal,” kata Adi Surya.

Adi menjelaskan, jika melihat enam tuntutan reformasi tersebut, Indonesia sebenarnya sudah memperbaiki beberapa hal namun di sisi lainnya juga memperburuk hal lainnya. Sebut saja, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi ABRI serta otonomi daerah sudah diselesaikan meskipun dengan hasil yang masih butuh kajian-kajian mendalam akan efek yang ditimbulkannya. Sementara itu, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN ditambah dengan instabilitas politik elit sampai saat ini terus merongrong proses konsolidasi demokrasi.

”Larry Diamond mengatakan, bahwa esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknyasuatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi,” katanya.

Dikatakan Adi, lemahnya penegakan hukum tampak dalam maraknya aksi-aksi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat ”mengadili” kaum minoritas, banyaknya vonis-vonis hakim yang tidak adil, oknum-oknum lembaga penegak hukum yang terlibat korupsi bebas berkeliaran karena merasa diatas hukum bahkan konflikinstitusional antar penegak hukum turut mencederai proses berdemokrasi kita.

Apa yang dikatakan Adi sejalan dengan data yang dikumpulkan Litbang Veritas Unika. Catatan Litbang Veritas Unika menunjukkan, setelah 15 tahun reformasi, Indonesia kini memiliki 34 provinsi, 409 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota dan 5 kota administrasi. Provinsi yang muncul di era reformasi adalah: Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

Kemudian ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Kekerasan yang berlatar agama atau paham agama sebanyak 65 persen kekerasan etnis 20 persen, kekerasan gender 15 persen dan kekerasan orientasi seksual 5 persen.

Bagaimana dengan perilaku korupsi? Hasilnya membuat kita mengelus dada. Sejak tahun 2004-Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik gubernur/bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya, Gubernur 21 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Walikota 41 orang dan Wakil Wali-kota 20 orang. Jumlah ini diperkirakan membengkak hingga 300 orang pada akhir tahun 2013. Ada juga 431 anggota DPRD kabupaten/kota dan 2.545 anggota DPRD Provinsi tersangkut kasus korupsi. Jumlah ini sama dengan 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia

 Melihat ini semua, kata aktivis GMNI ini, menjadi ironi adagium hukum yang berbunyi Fiat Justitia Ruat Caelum (hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh). Belum lagi, maraknya kerusuhan dalam pesta demokrasi (pemilu), ketidakadilan terhadap hak-hak minoritas serta oligarki politik yang menjadipenumpang gelap yang justru membajak demokrasi itu sendiri.

”Artinya, perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun sudah ada perbaikan namun belumsepenuhnya terwujud dengan baik. Oleh karenanya, fase transisi, tidak mustahil tercipta rezim otoriter baru (continued authoritarianism) atau sekedar demokrasi terbatas (limited democracy). Untuk menuju konsolidasi demokrasi, masih penuh ”ranjau-ranjau”, bahkan bukan tidak mungkin kita berbalik dan mengarah pada kondisi transisi menuju demokrasi gagal,” katanya.

Sementara Jadugur berpendapat, setelah reformasi berjalan 15 tahun, justru banyak yang mengaku-ngaku sebagai tokoh reformis dan banyak yang menyalahgunakan situasi yang terjadi saat ini. Contohnya saja artis sinetron, penyanyi ataupun pelawak yang berlomba-lomba mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Padahal, kata Jadugur, mereka hanya mencari popularitas semata, hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu dan tidak memikirkan masyarakat bawah.

”Cita-cita reformasi adalah membasmi korupsi, tapi yang terjadi saat ini justru korupsi yang dilakukan pejabat dan individu di tanah air semakin merajalela. Kita mengharapkan perbaikan dan perubahan tapi yang terjadi malah sebaliknya. Perilaku legislatif, kepala daerah dan pejabat-pejabat tinggi justru melantarkan masyarakat, mengambil hak masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” katanya.

(Suryono, Truly Okto)

This entry was posted in Fokus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s